Pembangunan daerah industri di Nguter terkesan sangat dipaksakan. Prasarana jalan yang sangat tidak layak digunakan untuk dilewati kontainer dan alat angkut berat lainnya membuat jalan di Nguter cepat rusak. PEMDA harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk memperbaiki jalan yang rusak di daerah Nguter karena jalan di Nguter bukanlah jalan yang anggaran perbaikannya dibiayai oleh pemerintah pusat.

Ada alasan PEMDA Sukoharjo lebih suka membuzakirkan anggarannya untuk digunakan sebgai dana perbaikan di Nguter daripada digunakan untuk pembangunan sarana yang lain. Ada pihak yang diuntungkan dengan seringnya kerusakan jalan di Nguter yaitu pemborong perbaikan jalan. Untuk itulah PEMDA Sukoharjo bersikeras menetapkan Nguter sebagai daerah industri.

Pemerintah pusat yang merencanakan jalan Tol SOLO-SEMARANG dan TOL SOLO-KERTOSONO untuk menjadikan daerah di sekitar 2 gerbang tol tersebut agar bisa dimanfaatkan untuk sarana transportasi kendaraan berat dan ringan, tidak dijadikan orientasi sebagai arah kebijakan pengembangan daerah industri oleh PEMDA Sukoharjo. Kenyataaan yang pahit bagi semua pihak memang.

Peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Sukoharjo Ketinggalan Zaman membuat Kaum Buruh di Kartasura Semakin Terpinggirkan. Mohon bantuannya untuk mengajukan Yudikal Review

Di tengah himpitan ekonomi yang semakin membelilit, kaum buruh di Kartasura harus menghadapi kenyataan bahwa PEMDA Sukoharjo tidak mempedulikan nasib mereka. Peta RTRW yang berlaku dari tahun 2011 S.d tahun 2031 tidak menempatkan daerah Kartasura sebagai wilayah industri.
Sangat penuh dengan kejanggalan bahwa kawasan Kartasura yang strategis karena dekat dengan gerbang tol Solo Semarang dan Solo Kertosono tidak dicantumkan sebagai daerah kawasan industri oleh PEMDA Sukoharjo. Kaum buruh yang sangat berharap akan kebagian rezeki bila ada investor yang membangun
pabrik baru di Kartasura menjadi kecewa dengan Peta RTRW tersebut. Bukan hanya kaum buruh yang kecewa tapi kaum investor pun kecewa dengan Peta RTRW Sukoharjo.
Para Mahasiswa dan Pelajar di Kartasura pun menganggap PEta RTRW Sukoharjo penuh dengan rekayasa yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Mereka yang berharap bila lulus kelak akan punya peluang terbuka untuk mencari kerja di dekat tempat tinggal mereka, merasa pesimis karena Kawasan Kartasura tidak dijadikan kawasan industri. Para Akademisi yang kritis menyebutkan bahwa Peta RTRW mencerminkan ketidakmampuan PEMDA Sukoharjo melakukan penyusunan Peta RTRW yang mengikuti pekembangan zaman.
Ada beberapa kaum akademisi yang punya wawasan di bidang property menganggap ada Mafia Tanah dibalik pembuatan Peta RTRW Sukoharjo. Sangat naif bila dengan alasan mempertahankan daerah Sukoharjo sebagai Lumbung Padi harus mengorbankan hal yang lebih besar yaitu kesejahteraan masyarakat Kartasura. Hal tersebut hanya terjadi bila ada mafia di dalam pembuatan peta RTRW Sukoharjo.
Bila digambarkan maka runtutannya sebagai berikut :
Mafia Tanah--> Peta RTRW Sukoharjo --> Gagalnya Industrialisasi --> Pengangguran Meningkat --> Penurunan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat